Tiga hari setelah pemadaman listrik massal atau blackout melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada Senin (12/10/2026), penyebab pasti gangguan kelistrikan tersebut masih belum terungkap. Lambannya pemulihan listrik di sejumlah wilayah turut memicu gelombang kritik dan desakan agar Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mundur dari jabatannya. Dampak blackout tidak hanya dirasakan masyarakat yang harus beraktivitas tanpa listrik selama berjam-jam, tetapi juga dunia usaha yang mengalami gangguan operasional. Di Batam, sebagian warga dilaporkan baru kembali menikmati aliran listrik setelah 13 hingga 15 jam. Sementara itu, sejumlah wilayah di Bintan disebut mengalami pemadaman hingga tiga hari. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai keandalan sistem kelistrikan di Kepulauan Riau (Kepri), kesiapan menghadapi gangguan, serta tanggung jawab manajemen PLN Batam dalam menangani krisis. Desakan Kwin Fo Mundur Menguat Usai Blackout Batam Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Batam, Herry Sembiring, secara terbuka meminta pimpinan PLN Batam mundur. Ia menilai gangguan listrik berskala luas tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan antisipasi dan kecepatan penanganan oleh manajemen perusahaan. Menurut Herry, pemadaman berkepanjangan bukan sekadar persoalan kenyamanan masyarakat. Gangguan tersebut juga melumpuhkan aktivitas ekonomi, menghambat pelayanan sehari-hari, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Kami meminta pimpinan PLN Batam mundur karena tidak bisa mengantisipasi apalagi mengatasinya. Blackout ini membuat Batam kembali ke zaman batu, zaman saat listrik belum hadir,” ujar Herry di Batam, Senin (12/10/2026). Desakan tersebut menambah panjang daftar kritik terhadap pengelolaan kelistrikan di Batam setelah pemadaman massal berdampak luas terhadap rumah tangga, pelaku usaha, dan berbagai sektor pelayanan. Blackout Berdampak pada 411.219 Pelanggan, Kerugian Capai Rp233,9 Miliar Pemadaman listrik pada 12 Oktober 2026 tidak bisa dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Insiden yang disebut berdampak terhadap 411.219 pelanggan itu juga memunculkan perkiraan potensi kerugian ekonomi hingga Rp233,9 miliar. Angka tersebut menggambarkan besarnya risiko ketika pasokan listrik terganggu di Batam, yang dikenal sebagai kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau. Sektor manufaktur, perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang bergantung pada pasokan listrik stabil. Gangguan berkepanjangan juga berpotensi memengaruhi layanan air bersih, telekomunikasi, serta kegiatan masyarakat lainnya. Besarnya dampak blackout tersebut mendorong tuntutan agar PLN Batam membuka informasi secara transparan mengenai penyebab gangguan, proses pemulihan, dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. PLN Batam Sebut Dugaan Awal Gangguan Akibat Hewan Liar PLN Batam sebelumnya menyebut indikasi awal gangguan berasal dari masuknya hewan liar ke Gardu Induk Sungai Harapan. Namun, penyebab pasti blackout masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis lebih lanjut. Penjelasan awal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana gangguan pada satu titik dapat berdampak begitu luas terhadap sistem kelistrikan di Batam dan wilayah sekitarnya. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai kronologi kejadian, bagian infrastruktur yang terdampak, sistem proteksi yang bekerja, serta kemungkinan adanya kelemahan dalam prosedur pengamanan dan pemulihan. Audit teknis yang independen dapat menjadi salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan yang diperlukan. Tanpa penjelasan menyeluruh, polemik mengenai penyebab blackout dan kualitas penanganannya berpotensi terus berlanjut. Hubungan Keluarga Kwin Fo dan Li Claudia Jadi Sorotan Di tengah tuntutan pertanggungjawaban, jabatan Kwin Fo juga menjadi sorotan karena hubungan keluarganya dengan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Hubungan tersebut memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai proses pengangkatan dan penerapan prinsip profesionalisme dalam penempatan pejabat di perusahaan penyedia layanan strategis. Yang menjadi perhatian utama saat ini adalah bagaimana manajemen PLN Batam mempertanggungjawabkan gangguan kelistrikan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Publik berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai tata kelola perusahaan, dasar pengambilan keputusan, dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan sistem kelistrikan. Masyarakat Menanti Penjelasan dan Tanggung Jawab PLN Batam Kritik terhadap PLN Batam tidak berhenti pada tuntutan pergantian pimpinan. Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai kompensasi bagi pelanggan terdampak, evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan, serta jaminan peningkatan keandalan pasokan listrik. Selain itu, penjelasan langsung dari Direktur Utama PLN Batam mengenai penyebab dan penanganan blackout menjadi hal yang dinantikan publik. Sampai berita ini dibuat, belum terdapat keterangan mengenai permintaan maaf langsung dari Kwin Fo atas kejadian tersebut. Listrik Kembali Menyala, Pertanyaan Publik Belum Padam Blackout di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang menjadi pengingat bahwa keandalan listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat sekaligus fondasi bagi kegiatan industri dan perekonomian daerah. Pemulihan pasokan listrik memang penting. Namun, pemulihan saja tidak cukup untuk menjawab keresahan masyarakat yang terdampak berjam-jam hingga berhari-hari. Penyebab pasti gangguan harus dijelaskan secara transparan. Evaluasi teknis perlu dilakukan secara menyeluruh, sementara tuntutan pertanggungjawaban manajemen harus ditangani melalui mekanisme yang jelas dan terukur. Desakan agar Kwin Fo mundur merupakan bentuk kritik dari pihak yang menilai penanganan blackout belum memadai. Keputusan mengenai kepemimpinan PLN Batam tetap perlu didasarkan pada evaluasi kinerja, tata kelola perusahaan, dan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang kembali menyala, tetapi juga kepastian bahwa sistem kelistrikan dikelola secara profesional, transparan, dan andal. Sebab, ketika listrik padam selama berjam-jam hingga berhari-hari, yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan, melainkan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur vital di Kepulauan Riau.